Senin, 18 Maret 2013
ANALISA SINGKAT AGLOMERASI INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN BEKASI
Analisa Singkat Aglomerasi Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi
1. Latar Belakang
Sekitar 55% sektor industri pengolahan di Indonesia teraglomerasi di Provinsi Jawa Barat., sebagian besar berada di Kabupaten Bekasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, sektor industri pengolahan mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Bekasi, yaitu sekitar 78,63%. Dari luas Kabupaten Bekasi sebesar 127.388 ha, 6.500 diantaranya diperuntukan untuk kawasan industri dan 3.500 ha untuk zona industri. Luas lahan industri yang terbatas menyebabkan harga lahan industri di Bekasi menjadi sangat tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia, yaitu rata-rata sekitar US$127,51 per meter persegi. Tingginya harga lahan industri, tentunya tidak menguntungkan bagi perusahaan. Di lain sisi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi cukup tinggi mencapaiRp1.470.000 pada 2012 dan kemudian meningkat menjadi Rp2.002.000 pada 2013. Besarnya harga lahan industri dan upah buruh menyebabkan tingkat efisiensi di Kabupaten Bekasi menjadi tidak kompetitif, yaitu 39,06%. Tingkat efisiensi ini jauh berada di bawah beberapa kabupaten atau kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor. Walaupun demikian, Kabupaten Bekasi masih menjadi pilihan lokasi yang cukup diminati oleh perusahaan. Pada semester pertama tahun 2012 dari sekitar 180,21 ha lahan industri yang terjual di Indonesia, sekitar 27,27% terjual di Kabupaten Bekasi. Ini mengindikasikan bahwa minat perusahaan untuk melakukan aglomerasi di Kabupaten Bekasi masih tinggi, terlepas dari kelemahan yang ada.
2. Teori Aglomerasi Ekonomi
Menurut Marshall, terdapat tiga faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan aglomerasi. Pertama, limpahan pengetahuan (knowledge spillovers), yaitu kondisi dimana karyawan perusahaan secara informal dapat bertukar informasi mengenai produk baru, teknologi, atau tren dari pasar. Kedua, lokal input yang tidak diperdagangkan (non-traded local input), yaitu kemungkinan berbagi suatu input khusus yang didapatkan secara efisien jika perusahaan berkelompok. Ketiga, tempat bertemunya tenaga kerja terdidik (local skilled labour pool). Dengan perusahaan mengelompok, maka perusahaan dapat mengurangi biaya perolehan tenaga kerja. Kemudian, aglomerasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Pertama, Internal returns to scale, yaitu suatu kondisi dimana suatu perusahaan mencapai skala ekonomiannya karena ukurannya yang besar. Kedua, economies of localization, yaitu kondisi dimana sekelompok perusahaan dalam sektor industri yang sama berkumpul di suatu lokasi. Ketiga, economies of localization, yaitu ketika sekelompok perusahaan dari sektor industri yang berbeda berkumpul menjadi satu. Namun, perbedaan dalam pengklasifikasiian aglomerasi ini tergantung pada definisi batas wilayah dan sektor dari perusahaan tersebut.
3. Aglomerasi Industri di Kabupaten Bekasi
3.1 Klasifikasi Aglomerasi Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi
Berdasarkan analisa penulis, aglomerasi di Kabupaten Bekasi dapat di klasifikasikan menjadi dua. Klasifikasi ini berdasarkan banyaknya jumlah perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Pertama, berdasarkan klasifikasi economies of localization. Di lihat dari Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2010, dari 23 kelompok industri, 12 kelompok industri diantaranya teraglomerasi (berdasarkan klasifikasi economies of localization) di Kabupaten Bekasi. Kedua belas kelompok industri tersebut adalah yaitu :
1. Kelompok industri kertas dan barang dari kertas (19,8% dari total keseluruhan Jawa Barat)
2. Kelompok industri produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi (35,7% dari total keseluruhan Jawa Barat)
3. Kelompok industri kimia dan barang dari bahan kimia (33,8% dari total keseluruhan Jawa Barat)
4. Kelompok industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional (27,7% total keseluruhan Jawa Barat)
5. Kelompok industri karet, barang dari karet, dan plastik (24,13% dari total keseluruhan Jawa Barat)
6. Kelompok industri logam dasar (42% dari total keseluruhan Jawa Barat)
7. Kelompok industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (33% dari total keseluruhan Jawa Barat)
8. Kelompok industri komputer, barang elektronik, dan optik (64% dari total keseluruhan Jawa Barat)
9. Kelompok industri peralatan listrik (49,1% dari total keseluruhan Jawa Barat)
10. Kelompok industri mesin dan perlengkapannya (43,7% dari total keseluruhan Jawa Barat)
11. Kelompok Industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer (45% dari total keseluruhan Jawa Barat)
12. Kelompok industri alat angkutan lainnya (49,4% dari total keseluruhan Jawa Barat)
Tingkat aglomerasi berdasarkan klasifikasi economies of localization di Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sangat tinggi, jika dibandingkan dengan aglomerasi industri di kabupaten atau kota lain di Jawa Barat. Di Kota Bandung hanya terjadi aglomerasi tiga kelompok industri, Kabupaten Bnadung dan Kabupaten Cirebon dua kelompok industri. Sedangkan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon masing-masing hanya satu kelompok industri. Jika analisa lebih lanjut, maka terdapat 5 kelompok industri besar dan menengah dengan persentase aglomerasi tertinggi di Kabupaten Bekasi dari total kelompok industri sejenis di Jawa Barat, yaitu kelompok industri komputer, barang elektronik, dan optik; kelompok industri alat angkut lainnya; kelompok industri peralatan listrik; kelompok industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer; dan kelompok industri mesin dan perlengkapannya.
Kedua, klasifikasi berdasarkan economies of urbanization (aglomerasi lintas sektor industri). Secara keseluruhan, 13,3% perusahaan industri besar dan menengah di Jawa Barat teraglomerasi di Kabupaten Bekasi. Nilai persentase aglomerasi ini sedikit di bawah Kabupaten Bandung yang menduduki posisi pertama, yaitu 14,3%. Di peringkat ketiga terdapat Kabupaten Bandung dengan persentase aglomerasi 11,2% dan peringkat keempat Kabupaten Bogor dengan persentase aglomerasi 10,74%.
3.2 Alasan Terjadinya Aglomerasi Industri Pengolahan di Kabupaten Bekasi
Berdasarkan analisa penulis, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan Kabupaten Bekasi menjadi tempat aglomerasi industri di Jawa Barat.
1) Letak Geografis dan Kondisi Infrastruktur
Kabupaten Bekasi mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan ibukota negara, Jakarta. Jakarta berperan sebagai pasar sekaligus tempat pendistribusian produk hasil industri Kabupaten Bekasi. Letak Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta, juga memudahkan Kabupaten Bekasi mengakses Pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan utama di Indonesia. Letak strategis Kabupaten Bekasi juga didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik. Kondisi infrastruktur, terutama jalan di Kabupaten Bekasi cukup baik. Menurut BPS tahun 2008, sekitar 34,79% jalan di Bekasi berstatus baik, 39,57% berstatus sedang, dan hanya 25,64% berstatus rusak. Kawasan industri di Kabupaten Bekasi juga memiliki Cikarang Dry Port yang terintegrasi dengan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga memudah arus distribusi barang antara kawasan industri dengan pelabuhan.Hal ini menyebabkan biaya transportasi di Kabupaten Bekasi terjangkau bagi perusahaan yang beroperasi di sana (sesuai dengan teori penyebab aglomerasi : non-traded local input).
2) Sumber Daya Manusia
Menurut BPS tahun 2011, terdapat 403.826 jiwa atau 37,56% penduduk Kabupaten Bekasi yang bekerja pada sektor pengolahan. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari tingkat pendidikannya, sekitar 32,4% atau 348.327 jiwa pekerja di Kabupaten Bekasi usia 15 tahun ke atas merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas dan sekitar 8,6% merupakan lulusan diploma. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Bekasi sudah cukup terdidik (sesuai dengan teori penyebab aglomerasi : local skilled labor pool).
4. Kesimpulan
Kabupaten Bekasi merupakan salah tempat terjadinya aglomerasi industri di Provinsi Jawa Barat. Secara economies of localization, terdapat 12 kelompok industri di Jawa Barat yang teraglomerasi di Kabupaten Bekasi. Sedangkan, secara economies of urbanization, terdapat 13,3% industri besar dan menengah di Jawa Barat yang teraglomerasi di Kabupaten Bekasi. Walaupun, harga tanah industri yang sangat mahal, upah buruh yang cukup tinggi, dan tingkat efisiensi yang rendah, minat perusahaan untuk beraglomerasi di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan oleh, yaitu letak geografis yang strategis dan kondisi infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang cukup baik serta cukup tersedianya tenaga kerja yang terdidik.
Sumber Refrensi :
Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2010 Buku 2. Bandung : Badan Pusat Statistik
__________________. 2012. Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat. Bandung : Badan Pusat Statistik
Colliers International. 2012. Research and Forecast Report : Jakarta Real Estate. http://www.colliers.com/en-gb/indonesia/~/media/files/apac/indonesia/pdf/colliersmarketreport1q2012.ashx (diakses 28 Februari 2013)
McCaann, Philip. 2009. Urban and Regional Economics. New York : Oxford University Press
ANALISIS MORTALITAS DI INDONESIA
ANALISIS MORTALITAS DI INDONESIA
Mortalitas adalah kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Dalam tugas ini, penulis menggunakan angka kematian balita dan angka kematian ibu sebagai ukuran untuk mengetahui tinggi dan rendahnya tingkat kematian di Indonesia. Penulis menggunakan kedua ukuran tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kedua ukuran itu digunakan dalam indikator Millenium Development Goals (MDGs).
Angka kematian balita (AKBA) adalah jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKBA di Indonesia terus menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1991AKBA di Indonesia mencapai angka 97 per 1.000. Ini berarti probabilita meninggal anak usia di bawah lima tahun di Indonesia pada tahun 1991 adalah 97 dari 1.000 kelahiran hidup. Kemudian AKBA di Indonesia mengalami penurunan menjadi 81 (SDKI 1994), 58 (SDKI 1997), 46 (SDKI 2002/2003), dan 44 (SDKI 2007). Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2012, mayoritas kematian balita di Indonesia disebabkan oleh kelahiran prematur 25 persen, pneumonia 14 persen, dan kondisi dimana bayi kekurangan oksigen sebelum, selama, atau setelah kelahiran (birth asphyxia) 11 persen. Berdasarkan Profil Data Kesehatan Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), penulis berpendapat nilai AKBA di Indonesia cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2009 AKBA di Indonesia mencapai 39, sedangkan AKBA di Filipina mencapai 33, Vietnam mencapai 24, Thailand mencapai 13, dan Malaysia mencapai 6. Pencapaian Indonesia hanya lebih baik jika dibandingkan dengan Laos (59), Kamboja (88), dan Timor Leste (56). Besarnya AKBA di Indonesia menunjukkan bahwa masih buruknya kualitas lingkungan tempat di mana balita tinggal, sebab balita, terutama bayi, sangat rentan terserang oleh penyakit. Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan ketika hamil sampai 42 hari setelah persalinan. AKI di Indonesia terus menunjukkan penurunan secara lambat. Berdasarkan SDKI 1991 AKI di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini berarti di Indonesia terdapat 390 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991. Kemudian, AKI terus mengalami penurunan menjadi 334 (SDKI 1994), 307 (SDKI 2002/2003), dan 228 (SDKI 2007). Menurut Kemenkes mayoritas kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh pendarahan 28 persen, eklamsia (kondisi kejang yang disebabkan oleh hipertensi) 24 persen, dan infeksi 11 persen. Berdasarkan Profil Data Kesehatan Indonesia yang dipublikasi oleh Kemenkes, penulis berpendapat nilai AKI di Indonesia sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2008 AKI di Indonesia mencapai 240 (lebih tinggi jika dibandingkan data dari SDKI 2007), sedangkan AKI di Filipina mencapai 94, Vietnam mencapai 56, Thailand 48, dan Malaysia mencapai 31. Pencapaian Indonesia hanya lebih baik jika dibandingkan dengan Laos (580), Kamboja (290), dan Timor Leste (370). Besarnya AKI di Indonesia menunjukkan masih rendahnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap hak-hak perempuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Walaupun AKBA dan AKI Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, tetapi pencapaian Indonesia ini telah lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Menurut Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia tahun 2010, pencapaian tersebut tak terlepas dari beberapa faktor. Untuk kesehatan balita, keberhasilan program imunisasi menjadi salah satu penyebab membaiknya pencapaian tingkat AKBA saat ini. Cakupan program imunisasi lengkap terus meningkat. Selama periode 2002-2005, cakupan beberapa program imunisasi utama, yaitu BCG, DPT3, dan hepatitis, masing-masing telah meningkat mencapai 82 persen, 88 persen, dan 72 persen. Sementara itu, cakupan nasional imunisasi campak pada tahun 2007 mencapai 67 persen. Penulis berpendapat bahwa meningkatnya cakupan program imunisasi ini, telah meningkatkan daya imunitas balita terhadap serangan penyakit. Untuk kesehatan ibu, meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi salah satu penyebab membaiknya pencapaian tingkat AKI saat ini. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,7 persen pada tahun 2002 menjadi 77,34 persen pada tahun 2009, serta menjadi 82,3 persen pada tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2007 93 persen ibu hamil telah memperoleh pelayanan antenatal dari tenaga kesehatan profesional selama masa kehamilan. Penulis berpendapat bahwa meningkatnya pertolongan persalinan dan pelayanan antenatal ini telah menurunkan risiko kematian ibu pada saat melahirkan. Namun, komitmen yang lebih tinggi dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama untuk menurunkan tingkat AKI. Menurut penulis komitmen pemerintah itu belum terlihat, jika dilihat dari sisi anggaran kesehatan pemerintah pusat tahun 2013 yang belum mencapai angka 5 persen. Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi permasalahan disparitas pelayanan kesehatan antar daerah yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari data Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TNP2K). Secara ekstrem, penulis dapat membandingkan jarak rata-rata menuju rumah sakit terdekat di Jakarta Pusat (1,94 km) atau rasio bidan per 100.000 penduduk di Jakarta Pusat (11,80) dengan Kabupaten Asmat, Papua masing-masing mencapai 96,60 km dan rasio 1,42. Lebih memprihatinkan lagi, pada tahun 2011 menurut Kementerian Kesehatan dari 14.773.538 rumah tangga yang diobservasi hanya 53,89 persen diantaranya yang berperilaku bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menurunkan AKBA dan AKI di Indonesia.
REFRENSI
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Kesehatan Indonesia. 2012. Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011. Jakarta : Kementerian Kesehatan
Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan. 2010. Indikator Kesejahteraan Rakyat : Buku 3 Kesehatan. Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
World Health Organization. 2012. World Health Statistic 2012. France : World Health Organization
KARAKTERISTIK PENDUDUK INDONESIA
KARAKTERISTIK PENDUDUK INDONESIA
Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu. Pengelompokkan penduduk ini dapat berdasarkan karakteristik demografi (umur dan jenis kelamin), sosial (tingkat pendidikan dan status perkawinan), ekonomi (lapangan usaha serta status dan jenis pekerjaan), dan geografis (tempat tinggal). Dalam tugas ini, penulis akan mendeskripsikan pengelompokkan penduduk di Indonesia menurut karakteristik demografi, sosial, dan geografis berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000 dan 2010.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik umur, penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok usia produktif (penduduk usia 15-59 tahun), yaitu sekitar 65,03 persen. Disusul oleh kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 30,43 persen dan kelompok usia tua (diatas 65 tahun) sebesar 4,54 persen. Pada hasil SP 2010, kondisi tersebut tidak berubah, tetapi proporsi penduduk kelompok usia muda mengalami penurunan. Sedangkan, proporsi penduduk kelompok usia produktif dan tua mengalami peningkatan. Kemudian, hasil SP 2000 juga menunjukkan umur median penduduk Indonesia adalah 23,78 tahun dan mengalami peningkatan pada SP 2010 menjadi 27,2 tahun. Dengan demikian, penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk intermediate, yaitu transisi dari penduduk muda ke penduduk tua. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif di Indonesia sebenarnya akan menguntungkan secara ekonomi. Sebab penurunan proporsi kelompok penduduk usia muda akan mengurangi besarnya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun, kondisi ini hanya bisa dimanfaatkan jika diiringi dengan peningkatan jumlah lapangan kerja, peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi, peningkatan tabungan masyarakat, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik jenis kelamin, proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Hal ini ditunjukan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,6. Lalu, rasio ini menurun menjadi 101 menurut hasil SP 2010. Ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan menjadi hampir seimbang.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik status perkawinan, Indonesia didominasi oleh penduduk berusia 10 tahun keatas dengan status kawin. Selanjutnya, proporsi status penduduk laki-laki belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Biasanya hal ini terjadi karena laki-laki ingin meneruskan pendidikan ke tingkatan lebih lanjut atau baru mulai bekerja sehingga menunda perkawinan. Ini terjadi karena laki-laki berperan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga sebelum memasuki jenjang perkawinan mereka harus terlebih dahulu mapan secara ekonomi. Kemudian, proporsi penduduk dengan status cerai hidup dan cerai mati lebih tinggi terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan karena laki-laki yang bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Lalu, proporsi penduduk dengan status cerai hidup lebih didominasi oleh perempuan. Ini menunjukkan sejalan dengan peningkatan kesadaran akan hak-haknya, perempuan lebih berani untuk menggugat cerai suaminya. Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh SP 2010. Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Indonesia didominasi oleh penduduk usia lima tahun ke atas yang tidak/ belum tamat SD (35,4 persen), disusul oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD (34,22 persen). Angka penduduk yang tidak/belum tamat SD bersumber dari penduduk di pedesaan 69,24 persen dan juga berasal dari penduduk perempuan (53%). Sedangkan angka penduduk dengan tingkat pendidikan SD bersumber dari penduduk di pedesaan 64,42 persen dan juga berasal dari penduduk perempuan 51 persen. Ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih sangat rendah. Selain itu, pemerintah wajib memberikan perhatian khusus kepada tingkat pendidikan penduduk di pedesaan dan tingkat pendidikan perempuan. Hasil SP 2010 menunjukkan terjadi penurunan proporsi penduduk tidak/belum tamat SD, sehingga penduduk Indonesia didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD. Selain itu, terjadi peningkatan cukup besar di jenjang pendidikan lainnya. Ini menunjukkan terjadinya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Berdasarkan hasil SP 2000 menurut karakteristik persebaran penduduk, 58,83 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya 6,75 persen dari luas wilayah Indonesia. Kemudian disusul oleh Pulau Sumatera sebesar 21 persen, Sulawesi 7,25 persen, Kalimantan 5,49 persen, Nusa Tenggara 5,39 persen, serta Maluku dan Papua 2,04 persen. Pada SP 2010 persebaran penduduk Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Ini menunjukkan terjadi konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi di Pulau Jawa. Hal ini mengkhawatirkan, jika mengingat bahwa daya dukung lingkungan (ketersediaan lahan dan air) di Pulau Jawa yang semakin terbatas. Kemudian, terjadi kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dari 42 persen pada SP 2000 menjadi 49,1 persen pada SP 2010. Ini menunjukkan terjadinya proses urbanisasi, baik dalam arti perpindahan penduduk dari desa ke kota dan atau perubahan status pedesaan menjadi perkotaan.
Pengelompokkan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu sangat berguna untuk berbagai tujuan. Pertama, untuk mengetahui kondisi sumber daya manusia. Kedua, untuk mengembangkan suatu kebijakan. Ketiga, untuk menyediakan prasarana dan sarana. Keempat, untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya. Kelima, untuk mengetahui proses demografi yang terjadi.
Refrensi :
Badan Pusat Statistik. 2001. Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 Seri L2.2. Jakarta : Badan Pusat Statistik
Tim Penulis Lembaga Demografi FEUI. 2010. Dasar-Dasar Demografi. Jakarta : Salemba Empat
http://sp2010.bps.go.id/
ANALISIS FERTILITAS DI INDONESIA
ANALISIS FERTILITAS DI INDONESIA
Fertilitas adalah komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Tahun 1950-an merupakan titik awal tingginya fertilitas di Indonesia yang sebelumnya sempat menurun akibat gejolak Perang Dunia II dan masa perang kemerdekaan Angka fertilitas tersebut terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 . Fertilitas yang tinggi ini menghasilkan kelahiran yang menghasilkan kelahiran yang cukup besar. Pada saat yang sama teknologi kesehatan terutama diketemukannya obat-obatan antiboiotik berhasil dimanfaatkan oleh Indonesia, dan tingkat kematian mulai menurun . Angka fertilitas yang meningkat dan menurunnya angka kematian ini menghasilkan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1967 para pemimpin dunia, termasuk Presiden Soeharto, menandatangani suatu deklarasi mengenai kependudukan. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang harus ditanggulangi kareka akan mengecilkan arti pembangunan dalam bidang ekonomi . Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Presiden Soeharto memperkenalkan sebuah program nasional keluarga berencana (KB) pada tahun 1968 dan mendirikan Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970 .
Grafik dalam lampiran menunjukkan bahwa perkembangan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia.. Hasil Sensus Penduduk (SP) 1971 mencatat bahwa TFR di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 5,605 anak per wanita usia reproduksi. Sepuluh tahun kemudian (Hasil SP 1980), angka TFR terus menurun, tetapi penurunannya masih relatif kecil sekitar 1,8% per tahunnya. Penurunan yang lebih cepat dimulai pada periode sepuluh tahun kedua (Hasil SP 1990) dimana secara rata-rata setiap tahunnya turun 2,9%. Kondisi ini tetap bertahan, bahkan penurunannya lebih cepat, yaitu sekitar 3,3% (Hasil SUPAS 1995 dan Sensus 2000). Kemudiaan TFR menurun secara lambat hanya sekitar 0,7% per tahun (Hasil SUPAS 2005), bahkan pada hasil SP 2010 TFR mengalami peningkatan.
Penurunan TFR yang drastis dari 5,605 anak per wanita usia produktif pada tahun 1971 menjadi 2,34 anak per wanita usia produktif pada tahun 2000, tidak lepas dari intervensi pemerintah melalui program KB. Menurut Hayes, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, angka prevalensi KB pada wanita yang sudah menikah usia 15-49 tahun telah mencapai 50%. Keberhasilan ini bahkan diakui sebagai salah satu yang paling sukses di dunia. Terdapat empat faktor yang menyebabkan suksesnya program KB ini . Pertama, menggunakan partisipasi akar rumput untuk mencapai daerah pedesaan. Pemerintah menurunkan pekerja lapangan sebanyak 40.000-100.000 sukarelawan untuk membawa masyarakat ke tempat pelayanan. Kedua, pemerintah mengoptimalkan semua jalur dan saluran komunikasi dalam mengkampanyekan KB yang dirancang untuk membawa perubahan norma sosial di masyarakat. Ketiga, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Keempat, sejak tahun 1990-an Program KB diarahkan ke kualitas pelayanan sehingga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan klien. Kemudian, lambatnya penurunan TFR pada tahun 2005 lebih disebabkan oleh angka fertilitas sudah memasuki tingkatan yang cukup rendah sehingga kemampuan intervensi program dalam menurunkan lebih lanjut akan semakin berat. Sedangkan, kenaikan TFR pada SP 2010 disebabkan oleh sehubungan dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah pusat belum menetapkan kebijakan kelembagaan yang jelas dan tegas terkait penyerahan program KB ke pemerintah daerah, termasuk ketidaksiapan sumber daya manusia di daerah, dukungan anggaran, sarana dan prasaran, serta belum selarasnya komitmen kepala daerah dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat .
LAMPIRAN
Sumber : SP 1971-SUPAS 2005 : Badan Pusat Statistik (2006), SP 2010 : Badan Pusat Statistik (2011)
PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK 2010
PELAKSANAAN
SENSUS PENDUDUK 2010
Sensus
Penduduk 2010 merupakan sensus penduduk
yang keenam kalinya diselenggarakan oleh Indonesia sejak periode kemerdekaan. Landasan hukum dari penyelenggaraan Sensus
Penduduk 2010 adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik,
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Statistik, dan
Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat
Statistik (BPS). Terdapat empat tujuan dari pelaksanaan Sensus Penduduk
2010, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan sampai wilayah
administrasi terkecil, membentuk Kerangka Sampel Induk (KSI) untuk kepentingan
survei-survei lain yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, memperkirakan
berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu,
mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan
basis data kependudukan[1].
Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010,
terbagi dalam tiga tahapan utama, yaitu sensus resmi secara nasional dari 1-31
Mei 2010, penyisiran kembali oleh petugas sensus dari 31 Mei-15 Juni 2010, dan
15 Juni-30 Juni 2010 penindaklanjutan pengaduan masyarakat yang merasa belum
disensus oleh petugas[2]. Kegiatan Sensus Penduduk 2010 mencakup
pendaftaran bangunan dan rumah tangga; pencacahan individu anggota rumah
tangga; pengumpulan data penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap,
tunawisma, dan anak buah kapal berbendera Indonesia; dan survei evaluasi pasca
sensus. Responden dari Sensus Penduduk
2010 adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing
(WNA) yang tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, termasuk wilayah
teritorial Republik Indonesia di luar negeri, baik yang bertempat tinggal tetap
maupun yang tidak tetap. Termasuk anggota korps diplomatik Indonesia beserta
keluaganya yang berada di luar negeri dan tidak termasuk anggota korps
diplomatik WNA beserta keluarganya yang berada di Indonesia. Dalam pelaksanaan
Sensus Penduduk 2010 BPS menerjunkan sekitar 700.000 petugas sensus lapangan
untuk melakukan pencatatan di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan,
dan 77.126 desa/kelurahan di Indonesia. Biaya
yang dibutuhkan sebesar Rp3,3 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)[3].
Sekitar 60 persen dari anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan dan
pembayaran petugas sensus[4]. Biaya
sensus ini tergolong terendah di dunia[5].
Dalam
Sensus Penduduk 2010 terdapat 43 variabel
yang terdiri 12 halaman[6]. Data
yang dikumpulkan antara lain nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama,
kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat lahir. Selain itu, dalam sensus kali ini
BPS menyertakan lima variabel baru yang sebelumnya tidak dimasukkan pada Sensus
Penduduk 2000[7].
Kelima variabel itu adalah kematian ibu, disabilitas, kemampuan baca tulis,
kemampuan berbahasa Indonesia, dan keterangan perumahan[8]. Oleh
karena itu, data yang terhimpun dalam akan jauh lebih lengkap. Data tersebut sangat
berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
Data-data
yang diperoleh dari Sensus Penduduk 2010 sangat bermanfaat bagi pembangunan dan
merupakan rujukan utama data dasar kependudukan di Indonesia. Namun, proses pengumpulan data dalam Sensus
Penduduk 2010 banyak mengalami kendala. Pertama,
kondisi geografis Indonesia yang
beragam dimana sebagian merupakan lokasi terpencil dan sulit dijangkau sehingga
membuat proses sensus menjadi sulit. Untuk kebutuhan tersebut petugas lapangan
terkadang harus menyewa pesawat atau kapal untuk sampai di lokasi. Kedua, penolakan dari masyarakat untuk disensus. Hal ini terjadi pada
masyarakat yang tinggal di apartemen, seperti di Jakarta[9]. Ketiga, kesibukan aktivitas masyarakat sehingga petugas sensus sulit
menemui mereka di tempat tinggalnya[10] .
Keempat, masih adanya petugas sensus
yang kurang profesional dalam
melaksanakan tugasnya sehingga data yang dihasilkan dikhawatirkan tidak akurat[11]. Diharapkan
kedepannya kendala-kendala ini dapat diselesaikan dengan baik, mengingat
pentingnya data yang diperoleh dari sensus penduduk.
[1] Badan Pusat
Statistik. 2010. Katalog Metadata SP 2010
dan Pendukungnya. Jakarta: Badan Pusat Statistik
[2] El Hida,
Ramdhania. 2010. BPS Finalisasi
Kelengkapan Data Sensus 2010. http://finance.detik.com/read/2010/06/23/090829/1384420/4/bps-finalisasi-kelengkapan-data-sensus-2010 (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[3] Kompas. 2010. 1 Mei Sensus Paling Ambisius. http://www.kompas.com/read/xml/2010/04/29/14531815/1.mei.sensus.paling.ambisius (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[4] Safitri, Dewi. Sensus Penduduk 2010 Diluncurkan. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/04/100430_indocensus.shtml (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[5] Kompas. 2010. Biaya Sensus RI Paling Murah. http://www.kompas.com/read/xml/2010/04/30/07583153/biaya.sensus.ri.paling.murah (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[6] Antara. 2010. Materi Pertanyaan Sensus Penduduk 2010. http://www.antarasulut.com/berita/13011/materi-pertanyaan-sensus-penduduk-2010 (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[7] Kompas. 2010. Lima Variabel Baru Perkaya Sensus 2010. http://www.kompas.com/read/xml/2010/04/29/1634235/lima.variabel.baru.perkaya.sensus.2010 (diakses tangga;
24 Februari 2013)
[8] Dalam keterangan
perumahan itu, yang dipertanyakan adalah fasilitas air minum, listrik,
sanitasi, jenis lantai, dan akses komunikasi dengan telepon atau internet
[9]Kemenko Kesra. 40 Persen Penghuni Apartemen Belum Disensus.
http://www.menkokesra.go.id/sites/default/files/file_humas/Siaran%20Pers%20Menko%20Kesra%2040%20persen%20penghuni%20Apartemen%20belum%20di%20sensus.pdf (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[10] Antara. 2010. Petugas Kesulitan Sensus Warga Perumahan.
http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/100278/petugas-kesulitan-sensus-warga-perumahan.html (diakses tanggal
24 Februari 2013)
[11] Suhendra. 2010. Kepala BPS Marah, Petugas Teledor Sensus
Penduduk. http://finance.detik.com/read/2010/05/30/095823/1366067/4/kepala-bps-marah-petugas-teledor-sensus-penduduk (diakses tanggal
24 Februari 2013)
SITUASI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
SITUASI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Saat ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan
hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah
sebanyak 237,6 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia
berdasarkan sensus sejak tahun 1961 sampai dengan 2000 terus meningkat walaupun jumlah peningkatannya menurun dari 23,72
pada periode tahun 1971-1980 menjadi 21,62% pada periode tahun 1980-1990.
Adapun pada periode tahun 2000-2010 meningkat menjadi 15,17%. Dilihat dari
distibusi penduduk, persebaran penduduk di Indonesia tidak merata karena 57,5 persen penduduk terkonsentrasi di
Pulau Jawa. Sedangkan, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Hal ini
terlihat dari penduduk Indonesia usia 5 tahun didominasi oleh penduduk yang tamat SD/MI/sederajat sebesar 30,55 persen.
Hasil Sensus Penduduk 2010 juga
menunjukkan bahwa sebanyak 66.1 persen
penduduk Indonesia yang berasal dari kelompok umur kerja (penduduk umur
15-64 tahun). Sedangkan, penduduk Indonesia berasal berasal dari kelompok umur
muda (penduduk umur 0-14 tahun) hanya sebanyak 28.9% dan kelompok umur tua
(penduduk umur 65 tahun atau lebih) sebanyak 5%. Kondisi seperti ini, dimana
jumlah penduduk kelompok umur kerja
hampir dua kali lipat penduduk kelompok umur muda (bonus demografi), akan
membuka the window of opportunity
yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan penduduknya
(Adioetomo : 2005). Namun, perlu diingat bahwa the window opportunity
tersebut hanya akan terjadi apabila asumsi penurunan tingkat fertilitas sebesar
1,86 per wanita dan mortalitas bayi sebesar 18,9 per 1.000 kelahiran pada tahun
2030 dapat tercapai (Adioetomo : 2005). Untuk itu, kebijakan kependudukan dalam
hal ini upaya pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting.
Upaya pengendalian pertumbuhan
penduduk dapat ditempuh utamanya melalui pengaturan
fertilitas, mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk (UU No. 52 Tahun
2009). Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana
(KB). KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam
mengambil keputusan tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan,
jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan
reproduksi. Pengaturan mortalitas diprioritaskan pada penurunan angka kematian
ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian
pasca melahirkan, serta penurunan angka kematian bayi dan anak. Sedangkan, pengarahan
mobilitas penduduk bertujuan untuk mecapai persebaran penduduk yang optimal,
didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan
lingkungan. Akan tetapi, upaya pengedalian pertumbuhan penduduk mengalami stagnansi pada periode tahun
2000-2010 (BPK : 2012). Hal ini disebabkan karena sehubungan dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah
pusat belum menetapkan kebijakan kelembagaan yang jelas dan tegas terkait
penyerahan program, terutama KB ke pemerintah daerah. Jika hal ini tidak segera
diatasi, dikhawatirkan Indonesia tidak
dapat memanfaatkan kesempatan the
window of opportunity yang hanya terjadi sekali saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Refrensi :
Adioetomo, Sri
Murtiningsih Setyo. 2005. Bonus Demografi : Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan
Ekonomi. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI
Badan Pemeriksa
Keuangan. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011. Jakarta : Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pusat
Statistik. 2012. Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Februari 2012. Jakarta : Badan
Pusat Statistik
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Sabtu, 07 Juli 2012
DAFTAR KODAM, KOREM, DAN KODIM DI INDONESIA
DAFTAR KODAM, KOREM, DAN KODIM DI INDONESIA
|
No.
|
Nama Kodam, Korem, atau Kodim
|
Pusat Kedudukan
|
|
1
|
Kodam Iskandar Muda
|
Banda Aceh
|
|
|
Korem 011 Lilawangsa
Kodim
0102 Pidie
Kodim
0103 Aceh Utara
Kodim
0104 Aceh Timur
Kodim
0106 Aceh Tengah
Kodim
0108 Aceh Tenggara
Kodim
0111 Bireuen
Kodim
0113 Gayo Lues
|
Lhokseumawe
|
|
|
Korem 012 Teuku Umar
Kodim
0101 Aceh Besar
Kodim
0105 Aceh Barat
Kodim
0107 Aceh Selatan
Kodim 0109 Aceh Singkil
Kodim
0110 Aceh Barat Daya
Kodim
0112 Sabang
Kodim
0114 Aceh Jaya
|
Banda Aceh
|
|
2
|
Kodam I Bukit Barisan
|
Medan
|
|
|
Korem 022 Pantai Timur
Kodim
0202
Kodim
0203 Langkat
Kodim
0204 Deli Serdang
Kodim
0207 Simalungun
Kodim
0208 Asahan
Kodim
0209 Labuhan Batu
|
Pematang Siantar
|
|
|
Korem 023 Kawal Samudera
Kodim
0205 Tanah Karo
Kodim
0206 Dairi
Kodim
0210 Tapanuli Utara
Kodim
0211 Tapanuli Tengah
Kodim
0212 Tapanuli Selatan
Kodim
0213 Nias
|
Sibolga
|
|
|
Korem 031 Wirabima
Kodim
0301 Pekanbaru
Kodim
0302 Indragiri Hulu
Kodim
0303 Bengkalis
Kodim
0313 Kampar
Kodim
0314 Indragiri Hilir
|
Pekanbaru
|
|
|
Korem 032 Wirabraja
Kodim
0304 Agam
Kodim
0305 Pasaman
Kodim
0306 Limapuluh Kota
Kodim
0307 Tanah Datar
Kodim
0308 Padang Pariaman
Kodim
0309 Solok
Kodim
0310 Sawahlunto
Kodim
0311 Pesisir Selatan
Kodim
0312 Padang
Kodim
0319 Mentawai
Kodim
0320 Bukittinggi
Kodim
0321 Pasaman Barat
|
Padang
|
|
|
Korem 033Wira Pratama
Kodim
0315 Kepulauan Riau
Kodim
0316 Batam
Kodim
0317 Karimun
Kodim
0318 Natuna
|
Tanjung Pinang
|
|
|
Kodim
0201 BS Medan
|
|
|
3
|
Kodam II Sriwijaya
|
Palembang
|
|
|
Korem 041 Garuda Emas
Kodim
0407 Bengkulu
Kodim
0408 Bengkulu Selatan
Kodim
0409 Rejang Lebong
Kodim
0423 Bengkulu Utara
Kodim
0425 Seluma
|
Bengkulu
|
|
|
Korem 042 Garuda Putih
Kodim
0415 Batanghari
Kodim
0416 Bungo Tebo
Kodim
0417 Kerinci
Kodim
1419 Tanjung Jabung
Kodim
1420 Sarolangun Bangko
|
Jambi
|
|
|
Korem 043 Garuda Hitam
Kodim
0410 Bandar Lampung
Kodim
0411 Lampung Tengah
Kodim
0412 Lampung Utara
Kodim
0421 Lampung Selatan
Kodim
0422 Lampung Barat
Kodim
0424 Tanggamus
Kodim
0426 Tulang Bawang
Kodim
0427 Waykanan
|
Bandar Lampung
|
|
|
Korem 044
Garuda Dempo
Kodim
0401 Musi Banyuasin
Kodim
0402 Ogan Komering Ilir
Kodim
0403 Ogan Komering Ulu
Kodim
0404 Muara Enim
Kodim
0405 Lahat
Kodim
0406 Musi Rawas
Kodim
0418 Palembang
|
Palembang
|
|
|
Korem 045
Garuda Jaya
Kodim
0413 Bangka
Kodim
0414 Belitung
|
Pangkal Pinang
|
|
4
|
Kodam Jaya
|
Jakarta
|
|
|
Korem 051 Wijayakarta
Kodim
0504 Jakarta Selatan
Kodim
0505 Jakarta Timur
Kodim
0507 Bekasi
Kodim
0508 Depok
|
Bekasi
|
|
|
Korem 052 Wijayakrama
Kodim
0502 Jakarta Utara
Kodim
0503 Jakarta Barat
Kodim
0504 Tangerang
|
Tangerang
|
|
|
Kodim
0501 Jakarta Pusat
|
|
|
5
|
Kodam III Siliwangi
|
Bandung
|
|
|
Korem 061 Suryakencana
Kodim
0606 Kota Bogor
Kodim
0607 Sukabumi
Kodim
0608 Cianjur
Kodim
0621 Kabupaten Bogor
|
Bogor
|
|
|
Korem 062 Tarumanegara
Kodim
0609 Kabupaten Bandung
Kodim
0610 Sumedang
Kodim
0611 Garut
Kodim
0612 Tasikmalaya
Kodim
0613 Ciamis
|
Garut
|
|
|
Korem 063 Sunan Gunung Jati
Kodim
0604 Karawang
Kodim
0605 Subang
Kodim
0614 Kota Cirebon
Kodim
0615 Kuningan
Kodim
0616 Indramayu
Kodim
0617 Majalengka
Kodim
0619 Purwakarta
Kodim
0620 Kabupaten Cirebon
|
Cirebon
|
|
|
Korem 064 Maulana Yusuf
Kodim
0601 Pandeglang
Kodim
0602 Serang
Kodim
0603 Lebak
Kodim
0623 Cilegon v
|
Serang
|
|
|
Kodim
0618 BS Kota Bandung
|
|
|
6
|
Kodam IV Diponegoro
|
Semarang
|
|
|
Korem 071
Wijayakusuma
Kodim
0701 Banyumas
Kodim
0702 Purbalingga
Kodim
0703 Cilacap
Kodim
0704 Banjarnegara
Kodim
0710 Pekalongan
Kodim
0711 Pemalang
Kodim
0712 Tegal
Kodim
0713 Brebes
Kodim
0736 Batang
|
Purwokerto
|
|
|
Korem 072
Pamungkas
Kodim 0705 Magelang
Kodim 0706 Temanggung
Kodim 0707 Wonosobo
Kodim 0708 Purworejo
Kodim 0709 Kebumen
Kodim 0729 Bantul
Kodim 0730 Gunung Kidul
Kodim 0731 Kulon Progo
Kodim 0732 Sleman
Kodim 0734 Yogyakarta
|
Yogyakarta
|
|
|
Korem 073 Makutarama
Kodim
0714 Salatiga
Kodim
0715 Kendal
Kodim
0716 Demak
Kodim
0717 Purwodadi
Kodim
0718 Pati
Kodim
0719 Jepara
Kodim
0720 Rembang
Kodim
0721 Blora
Kodim
0722 Kudus
|
Salatiga
|
|
|
Korem 074 Warastratama
Kodim
0723 Klaten
Kodim
0724 Boyolali
Kodim
0725 Sragen
Kodim
0726 Sukoharjo
Kodim
0727 Karang Anyar
Kodim
0728 Wonogiri
Kodim
0735 Surakarta
|
Surakarta
|
|
|
Kodim
0733 BS Kota Semarang
|
|
|
7
|
Kodam V Brawijaya
|
Surabaya
|
|
|
Korem 081
Dhirot Saha Jaya
Kodim
0801 Pacitan
Kodim
0802 Ponorogo
Kodim
0803 Madiun
Kodim
0805 Ngawi
Kodim
0806 Trenggalek
Kodim
0807 Tulungagung
Kodim
0808 Blitar
Kodim
0810 Nganjuk
|
Madiun
|
|
|
Korem 082 Citra Panca Yudha Jaya
Kodim
0809 Kediri
Kodim
0811 Tuban
Kodim
0812 Lamongan
Kodim
0813 Bojonegoro
Kodim
0814 Jombang
Kodim
0815 Mojokerto
|
Mojokerto
|
|
|
Korem 083 Bala Dika Jaya
Kodim
0818 Kabupaten Malang
Kodim
0819 Pasuruan
Kodim
0820 Probolinggo
Kodim
0821 Lumajang
Kodim
0822 Bondowoso
Kodim
0823 Situbondo
Kodim
0824 Jember
Kodim
0825 Banyuwangi
Kodim
0833 Kota Malang
|
Malang
|
|
|
Korem 084 Bhaskara Jaya
Kodim
0816 Sidoarjo
Kodim
0817 Gresik
Kodim
0826 Pamekasan
Kodim
0827 Sumenep
Kodim 08x1428 Sampang
Kodim
0829 Bangkalan
Kodim
0830 Surabaya Utara
Kodim
0831 Surabaya Timur
Kodim
0832 Surabaya Selatan
|
Surabaya
|
|
8
|
Kodam VI Mulawarman
|
Balikpapan
|
|
|
Korem 091 Aji Surya Natakesuma
Kodim
0901 Samarinda
Kodim
0902 Tanjung Redeb
Kodim
0903 Tanjung Selor
Kodim
0904 Tanah Grogot
Kodim
0905 Balikpapan
Kodim
0906 Tenggarong
Kodim
0907 Tarakazn
Kodim
0908 Bontang
Kodim
0909 Sangatta
Kodim
0910 Malinau
Kodim
0911 Nunukan
|
Samarinda
|
|
|
Korem 101 Antasari
Kodim
1001 Amuntai
Kodim
1002 Barabai
Kodim
1003 Kandangan
Kodim
1004 Kotabaru
Kodim
1005 Marabahan
Kodim
1006 Martapura
Kodim
1007 Banjarmasin
Kodim
1008 Tanjung
Kodim
1009 Pelaihari
Kodim
1010 Rantau
|
Banjarmasin
|
|
9
|
Kodam VII Wirabuana
|
Makassar
|
|
|
Korem 131 Santiago
Kodim
1301 Sangihe Talaud
Kodim
1302 Minahasa
Kodim
1303 Bolaang Mongondow
Kodim
1304 Gorontalo
Kodim
1309 Manado
Kodim
1310 Bitung
|
Manado
|
|
|
Korem 132
Tadulako
Kodim
1305 Buol Toli-Toli
Kodim
1306 Donggala
Kodim
1307 Poso
Kodim
1308 Luwuk Banggai
|
Palu
|
|
|
Korem 141 Toddopuli
Kodim
1406 Wajo
Kodim
1407 Bone
Kodim
1409 Gowa
Kodim
1410 Bantaeng
Kodim
1411 Bulukumba
Kodim
1415 Selayar
Kodim
1422 Maros
Kodim
1423 Soppeng
Kodim
1424 Sinjai
Kodim
1425 Jeneponto
Kodim
1426 Takalar
|
Watampone
|
|
|
Korem 142 Taroada Tarogau
Kodim
1401 Majene
Kodim
1402 Polmas
Kodim
1403 Luwu
Kodim
1404 Pinrang
Kodim
1405 Pare-Pare
Kodim
1414 Tana Toraja
Kodim
1418 Mamuju
Kodim
1419 Enrekang
Kodim
1420 Sidrap
Kodim
1421 Pangkep
|
Pare-Pare
|
|
|
Korem 143 Haluoleo
Kodim
1412 Kolaka
Kodim
1413 Buton
Kodim
1416 Muna
Kodim
1417 Kendari
|
Kendari
|
|
|
Kodim
1408 BS Makassar
|
|
|
10
|
Kodam IX Udayana
|
Denpasar
|
|
|
Korem 161 Wirasakti
Kodim
1601 Sumba Timur
Kodim
1602 Ende
Kodim
1603 Sikka
Kodim
1604 Kupang
Kodim 1605 Belu
Kodim 1612 Manggarai
Kodim 1613 Sumba Barat
Kodim 1618 Timor Tengah Utara
Kodim 1621 Timor Tengah Selatan
Kodim 1622 Alor
Kodim 1624 Larantuka
Kodim 1625 Ngada
|
Kupang
|
|
|
Korem 162 Wirabhakti
Kodim
1606 Lombok Barat
Kodim
1607 Sumbawa
Kodim
1608 Bima
Kodim
1614 Dompu
Kodim
1615 Lombok Timur
Kodim
1620 Lombok Tengah
|
Mataram
|
|
|
Korem 163 Wirasatya
Kodim
1609 Buleleng
Kodim
1610 Klungkung
Kodim
1611 Badung
Kodim
1616 Gianyar
Kodim
1617 Jembrana
Kodim 1619 Tabanan
Kodim 1623 Karangasem
Kodim 1626 Bangli
|
Denpasar
|
|
11
|
Kodam XII Tanjungpura
|
Pontianak
|
|
|
Korem 102 Panju Panjung
Kodim
1011 Kuala Kapuas
Kodim
1012 Buntok
Kodim
1013 Muara Teweh
Kodim
1014 Pangkalan Bun
Kodim
1015 Sampit
Kodim
1016 Palangkaraya
|
Palangkaraya
|
|
|
Korem 121 Alambhana Wanawai
Kodim
1201 Mempawah
Kodim
1202 Sambas
Kodim
1203 Ketapang
Kodim
1204 Sanggau
Kodim
1205 Sintang
Kodim
1206 Putussibau
Kodim
1207 Pontianak
|
Sintang
|
|
12
|
Kodam XVI Patimura
|
Ambon
|
|
|
Korem 151 Binaya
Kodim
1502 Masohi
Kodim
1503 Tual
Kodim
1504 Ambon
Kodim
1506 Namlea
Kodim
1507 Saumlaki
|
Ambon
|
|
|
Korem 152 Baabullah
Kodim
1501 Ternate
Kodim
1505 Tidore
Kodim
1508 Tobelo
Kodim
1509 Labuha
|
Ternate
|
|
13
|
Kodam XVII Cendrawasih
|
Jayapura
|
|
|
Korem 171 Praja Vira Tama
Kodim
1703 Manokwari
Kodim
1704 Sorong
Kodim
1710 Fak-Fak
Kodim
1713 Kaimana
|
Sorong
|
|
|
Korem 172
Praja Wira Yakthi
Kodim
1701 Jayapura
Kodim
1702 Jayawijaya
Kodim
1712 Sarmi
|
Jayapura
|
|
|
Korem 173 Praja Vira Braja
Kodim
1705 Paniai
Kodim
1708 Biak Numfor
Kodim
1709 Yapen Waropen
|
Biak
|
|
|
Korem 174 Anim Ti Waninggap
Kodim
1707 Merauke
Kodim
1710 Mimika
Kodim
1711 Boven Digul
|
Merauke
|
|
|
|
|
Langganan:
Entri (Atom)